perisiwa setelah terjadinya perundingan lingrjati

Perundingan Linggarjati

Indonesia berusaha menyelesaikan konflik dengan Belanda secara damai melalui jalur perundingan seperti Perundingan Linggarjati.

Dalam Perundingan Linggarjati (dekat Cirebon) delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, Belanda oleh Prof. S. Schermerhorn dan Dr. H. J. van Mook; sedangkan dari pihak Inggris Lord Kellearn bertindak sebagai pemimpin dan sekaligus penengah.
 

Isi perjanjian Linggarjati yang berhasil disimpulkan dari perundingan tersebut adalah :

a.       Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.

b.      Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, bernama Republik Indonesia Serikat (RIS), yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.

c.       RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Isi Perundingan Linggarjati ini pada dasarnya memang tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, wilayah de facto Indonesia hanya tiga pulau saja, yakni Jawa, Madura dan Sumatra Meski demikian, perundingan Linggarjati ini berhasil mengundang simpati internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengakuan kedaulatan Indonesia yang dari Inggris, Amerika Serikat, Lebanon, Afghanistan, Myanmar, Suriah, Mesir, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet.

Dampak yang lebih terasa lagi, adanya Agresi Militer Belanda I terhadap Indonesia. Hal ini diakibatkan karena Belanda mengganggap Indonesia tidak patuh terhadap perjanjian Linggarjati. Dikarenakan Indonesia mengadakan hubungan diplomatic dengan negara lain, padahal itu bukan wewenangnya. Pada tanggal 20 Juli 1947 Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian LInggarjati. Agresipun dilakukan keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 1947 dimana Belanda melancarkan serangan ke daerah Jawa dan Sumatera.

Agresi Militer Belanda I (Tanggal 21 Juli 1947)

Memang telah disebutkan dengan jelas dalam isi perjanjian Linggarjati bahwa Belanda mengakui negara Indonesia dengan tiga pulaunya secara de facto. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut.

Hal ini dilakukan dengan dilancarkannya agresi militer I pada tanggal 21 Juli 1947. Ya, tepat pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan sebutan agresi militer I.

Agresi Militer Belanda adalah serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia. Agresi ini sering disebut sebagai “aksi polisionil” karena dianggap Belanda sebagai perang melawan penjahat. Padahal, Belandalah yang justru menyerang masyarakat Indonesia yang mendiami wilayahnya sendiri.
 

Tujuan agresi militer Belanda I ini adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Padahal, wilayah Jawa dan Madura ini bukan wilayah kekuasaan Belanda. Tujuan serangan ini jelas bersifat ekonomis karena besarnya potensi alam dan ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam agresi militer ini, pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat. Mereka juga bergerak dari Surabaya untuk menduduki Madura. Tentu masyarakat Indonesia tidak terima dengan agresi militer ini.

Akibat agresi militer I ini, muncul pula berbagai reaksi dari dunia internasional. Yang paling tampak adalah reaksi Amerika Serikat dan Inggris yang negatif. Belanda pun tidak menyangka akan reaksi dari dua negara besar ini.

Selanjutnya, Australia dan India pun ikut menunjukkan simpatinya dan mengajukan masalah Indonesia ini ke Dewan Keamanan PBB. Dari ajuan ini, pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah untuk penghentian tembak menembak yang terjadi di Indonesia ini.

Untuk mengawasi gencatan senjata ini, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN ada tiga negara yang terdiri dari :

a.       Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland;

b.      Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby; dan

c.       Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin Dr. Frank Graham.

Tugas utama KTN atau Komisi Tiga Negara ini adalah untuk mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, masalah yang dihadapi Indonesia ini menjadi masalah internasional.

Secara diplomatis, kondisi ini jelas sangat menguntungkan Indonesia. KTN pun selanjutnya berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam Perjanjian Renville. Selain itu, KTN turut serta dalam membantu mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan Belanda di Bangka.

Perundingan Renville

 

Perundingan Renville merupakan perundingan yang diinisiasi dari KTN yang terbentuk akibat agresi militer Belanda I. Perundingan Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat tanggal 17 Januari 1948.

Hasil dari perundingan Renville meliputi :

a.       wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),

b.      Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,

c.       kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,

d.      RI merupakan bagian dari RIS, dan

e.       pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.

Perundingan Renville memang masih memberatkan bagi Indonesia. Dengan perundingan ini, wilayah Indonesia pun semakin sempit. Daerah-daerah kantong di beberapa wilayah Jawa pun dikuasai oleh Belanda.

Agresi Militer Belanda II, (Tanggal 19 Desember 1948)

Yang lebih buruk lagi, nasib dan kelanjutan Perundingan Renville ini ternyata relatif sama dengan Perundingan Linggarjati. Meski garis batas wilayah dari kedua negara telah ditetapkan, namun Belanda kembali melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948.

Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi polisionil yang ke II, yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Dengan agresi militernya ini, Belanda menduduki kota Yogyakarta.

Pendudukan Belanda ini diawali dengan penerjunan pasukan payung di Lapangan Udara Maguwo. Belanda juga melakukan pengepungan serta menghancurkan konsentrasi- konsentrasi TNI

Melalui agresi keduanya ini, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer Indonesia. Namun, meski para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan Republik Indonesia tidak berhenti.

 

Sebelum ditangkap Presiden Soekarno sempat memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara. Presiden memerintahkan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat.

Melalui pemerintahan darurat atau PDRI di Bukittinggi inilah, pemerintahan Indonesia dapat tetap terus berjalan. PDRI berperan untuk memberi instruksi kepada delegasi Indonesia di forum PBB untuk menerima penghentian tembak-menembak.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini pula yang melakukan perundingan dengan Belanda. Hal ini dilakukan dalam rangka menarik simpati dari dunia internasional. Selain itu, keberadaan PRRI ini juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh Belanda.

Ada yang menarik dari Agresi Militer Belanda II yang dilakukan di Yogyakarta ini. Yakni, meskipun para pemimpin RI ditangkap, namun Belanda tidak menangkap Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

 Belanda khawatir apabila Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang merupakan Raja Jogja ini ditangkap, maka dapat membangkitkan perlawanan rakyat Yogyakarta dengan lebih kuat sehingga mereka pun khawatir akan kewalahan

Konferensi Asia di New Delhi

Karena lagi-lagi Belanda melanggar perjanjiannya, maka dunia internasional pun kembali bereaksi. Kali ini, Indonesia mendapat bantuan dari diselenggarakannya Konferensi Asia di New Delhi.
 

Konferensi Asia di New Delhi ini di selenggarakan pada tanggal 20 - 25 Januari 1949. Dalam konferensi New Delhi ini, hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Hasil konferensi New Delhi meliputi:

a.       pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,

b.      pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949,

c.       penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan

d.      penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Menanggapi hasil dari rekomendasi Konferensi New Delhi ini, maka Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari 1949. Isi dari resolusi dari Dewan Keamanan PBB ini isinya:

a.       penghentian operasi militer dan gerilya,

b.      pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda,

c.       pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan

d.      akan diadakan perundingan secepatnya.

Dampak dari Konferensi Asia di New Delhi ini tentu sangat jelas. Indonesia semakin mendapat simpati dan dukungan internasional dalam perjuangannya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.

 

Peran Para Diplomat Pejuang dari Indonesia

Agresi Militer Belanda ini memang menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan juga PBB. Hal ini tak lepas dari peran para diplomat Indonesia yang begitu handal.

Para pejuang diplomat atau diplomat pejuang ini mampu dengan baik menjelaskan realita yang dihadapi Indonesia di hadapan PBB. Karena mengerti akan situasi inilah, Indonesia bisa mendapat simpati internasional.

Salah satu diplomat pejuang yang terkenal akan keahliannya dalam berkomunikasi atau berdiplomasi ini adalah L.N. Palar. Selain itu, beberapa diplomat handal lain pun juga turut berperan besar dalam suksesnya diplomasi ini.

Karena kehebatan dan perannya dalam melancarkan perundingan –perundingan Indonesia ini, maka sejarah diplomasi di Indonesia mengenal istilah “pejuang diplomat” atau “diplomat pejuang” sebagai julukan yang diberikan pada mereka.

Julukan pejuang diplomat atau diplomat pejuang ini diberikan kepada L.N. Palar, Mohammad Hatta, H. Agus Salim, Roeslan Abdul Gani, Sutan Syahrir, Mohammad Roem, Adam Malik, dan Soedjatmoko.

Para pejuang diplomat ini pun berhasil meyakinkan PBB untuk memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara ini kemudian diubah menjadi UNCI dengan kewenangan yang lebih luas untuk membantu menyelesaikan masalah Indonesia ini. Pembentukan UNCI ini tak lepas dari reaksi terhadap Agresi Militer Belanda II.

Perjanjian roeam yoyen

Diawali dari serangan tentara Belanda ke Yogyakarta dan penahanan kembali para pemimpin RI yang mendakatkan kecamanan dari dunia Internasional. Perjanjian Roem Royen diadakan 14 April -7 mei 1948, Perundingan tersebut berjalan alot, Namun perundingan tersebut diperkuat dari hadirnyaDrs. Moh. Hatta dari pengasingan bangka dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta.

Perundingan Roem Royen, pihak Republik Indonesia memiliki pendirian mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci sebuah perundingan selanjutnya.

Isi Pernyataan Moh. Roem : 

1.      Pemerintah RI akan mengeluarkan perintah enghentian perang gerilya 

2.      Bekerja sama untuk mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban 

3.      Belanda turut serta ikut dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk mempercepat kedaulatan dan tidak bersyarat kepada RIS

Isi Pernyataan Dr. J.H Van Royen : 

1.      Pemerintah Belanda setuju bahwa RI harus bebas dan mengembalikan Yogyakarta

2.      Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat kepada pemimin RI dan tahanan politik yang ditawan dari 19 Desember 1948. 

3.      Pemerintah Belanda menyutuji bahwa RI menjadi bagian Republik Indonesia Serikat (RIS)

4.      KMB akan secepatnya diadakan di Den Haag setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Isi Perjanjian Roem Royen : 

1.      Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya

2.      Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB (Konfrensi Meja Bundar)

3.      Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta

4.      Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan seluruh operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. 

5.      Kedaulatan RI akan diserahkan secara utuh tanpa syarat sesuai perjanjian Renville 1948

6.      Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan (RIS) dengan dasar sukarela dan persamaan Hak 

7.      Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia.

Latar Belakang Konferensi Meja Bundar

Seluruh upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk menjajah kembali Indonesia berakhir dengan kegagalan. Dunia International mengecam aksi dan perbuatan Belanda selama mereka berada di 
Indonesia pasca Indonesia merdeka. Pada tanggal 28 Januari 1949, PBB meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara dan rakyat Indonesia dan Dewan Keamanan PBB menuntut dipulihkannya pemerintahan RI. Tuntutan ini kemudian diatur melalui perundingan untuk menemukan solusi diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Pada tanggal 11 Agustus 1949, dibentuklah perwakilan Republik Indonesia untuk berunding dalam KMB di Den Haag, Belanda. 

Adapun tujuan daripada Konferensi Meja Bundar, yaitu:

1. Perjanjian dilakukan untuk mengakhiri perselisihan antara pihak Indonesia dan Belanda

2. Tercapainya KMB, maka Indonesia akan diakui oleh dunia internasional sebagai negara yang berdaulat.

Tokoh yang Menjadi Wakil Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar

1. Moh Hatta                           8. Dr. Sumitro Djojohadikusumo

2. Moh Roem                          9. Mr. Muwardi

3. Mr. Supomo                        10. Kolnel T.B. Simatupang

4. Ali Sastroamidjojo              11. Mr. Suyono Hadinoto      

5. J. Leimena                           12. Mr. Abdul Karim Pringgodigdo

6. Dr. Sukiman

7. Ir. Djuanda

Sementara perwakilan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Perwakilan Belanda diwakili Mr. van Marseveen dan UNCI diwakili Chrictley.

Isi Konferensi Meja Bundar

1. Belanda mengakui secara de facto dan de yure Republik Indonesia Serikat sebuah negara yang merdeka

2. Irian Barat akan diselesaikan paling lama 2 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS

3. Uni ndonesia-Belanda dibentuk untuk bekerja sama dengan status sukarela dan sederajat

4. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda akibat perang.

Pengesahan dilakukan dan ditanda tangani bersamaan piagam Republik Indonesia Serikat antara RI dan BFO pada tanggal 29 Oktober 1949.

Hasil Konferensi Meja Bundar disampaikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat dan KNIP melakukan sidangnya dari tanggal 6-14 Desember 1949 untuk membahas hasil dari KMB ini. Pembahasan hasil keputusan tersebut dilakukan dengan pemungutan suara dari para peserta, adapun hasilnya 226 suara setuju, 62 suara menolak dan 31 suara meninggalkan ruangan sidang.

Tanggal 15 Desember 1949, diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal, yaitu Ir. Soekarno. Soekarno kemudian dilantik pada tanggal 17 Desember 1949, Kabinet RIS nantinya berada dibawah pimpinan Moh. Hatta, selaku Perdana Menteri RIS.

Pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia dan Belanda melakukan penandatanganan akta penyerahan kedaulatan.